Integritas

BAYANGKAN negeri ini dipenuhi mayoritas warga yang punya integritas hebat. Seluruh menteri dan jajarat birokrat di bawahnya bersih, cekatan dan akuntabel. Kapolri dan semua polisi di bawahnya jujur, idealis, bekerja profesional hanya untuk Indonesia. Seluruh warga bayar pajak. Pengacara, jaksa dan semua hakim punya integritas hebat. Para pengusaha dan konglomerat paham mana uang yang perlu dinikmati sendiri, mana yang jadi modal, mana yang untuk pajak dan untuk bantuan sosial. Seluruh wartawan idealis, bekerja hanya mengabdi penuh untuk jurnalisme pencerahan yang positif.

Saya tidak sedang mengajak Anda berutopia. Bukan pula membawa pada alam fatamorgana. Kita hanya perlu sedikit relaksasi, detoksikasi, refleksi untuk mendapatkan segala kebaikan yang perlu dilakukan. Dari situ bolehlah berharap segala yang negatif, buruk dan celaka telah enyah.

Di zaman serba cepat, godaan yang datang dan terhampar berlipat-lipat, reaksi orang beragam merengkuh kesempatan dan kepentingan. Ada yang oportunistik, main sambar apa yang terhampar, bila perlu merampok. Bagi pemuja materi, tiada hari tanpa ‘ngembat’ dan menyikat apa saja yang bisa diembat. Bila perlu, demi melicinkan usaha dan target, hipokrasi seolah dihalalkan. Alamak!

Di jagad politik, integritas masih barang langka dan karenanya luar biasa mahal. Lebih-lebih untuk posisi atau kursi, banyak yang rela bertaruh habis untuk mendapatkannya. Apakah mau didapat dengan cara menginjak kepala lawan atau cara-cara nista, seolah itu tak persoalan.Targetnya hanyalah hasil, sambil melupakan proses atau cara-cara beradab, bermoral dan beretika.

Politisikus dan pejabat nyata memang masih ada yang abai dan tidak akuntabel. Mereka lebih percaya pada pemangku interes khusus, konglomerat, pemilik kapital atau apa saja mendatangkan keuntungan instan, apakah finansial, politik, atau bahkan gengsi. Kepentingan dan rakyat kebanyakan, lower class, jadi tidak diacuhkan. Penipuan, pembohongan, desepsi, atau semua yang memperlihatkan kurangnya integritas, berserak luas. Ada kontrol dari luar, tapi masih belum cukup. Karenanya seruan moral, pada saat yang sama juga berlaku sanksi dan tindakan hukum, sepatutnya tak pernah putus. Pengawasan efektif dari media massa dan wartawan, sedikit banyak, pasti mampu mengurangi tendensi buruk penipisan integritas di kalangan pejabat, petinggi, tokoh terpandang atau siapa saja.

Pada integrity, ada kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan etika, juga memberi penguatan pada karakter moral dan kejujuran. Integritas atau bezúhonnost kata orang Ceko, intégrité dalam bahasa Prancis, disebut die Rechtschaffenheit di Jerman, integrità kata orang Italia, integridade bagi orang Portugal, integridad kata orang Spanyol dan doğruluk bagi orang Turki, pekat dengan soal kejujuran, mulai eksis sejak tahun 1400 dan dekat dengan kejujuran, ketulusan, kebersihan hati dan kebajikan. Ditambahkan American Heritage Dictionary, integritas kukuh pada soal-soal kode etis dan moral.

Praktik-praktik hipokrasi di mana terjadi pembedaan tajam antara pembicaraan publik dan tindakan pribadi, klaim moral dengan aksi amoral, pernyataan inklusif tapi praktiknya eksklusif, harus diakhiri. Di situ ada komitmen, konsistensi dan amanah. Ada yang bilang, what you are is not what you say you are, but what your deeds show you are. Your word must be your bond. Itulah integritas. Integritas rekat dengan sifat yang amanah, teguh dan tak ingkar pada janji, lakukan apa yang sudah diumbar mau dilakukan.

Tapi, ironi termasuk sukar dijauhkan. Dunia memang penuh hal-hal paradoks dan ironi, entah dimaksudkan supaya ramai dan ada dinamika, entahlah. Ada tokoh agama yang jago kutip ayat tapi kelakuannya nauzubillah. Ada politisi yang bidangnya menjaga kehormatan malah lakukan praktik penodaan. Ada yang bertugas menjaga dan mengawal kehormatan hakim dan hukum malah tertangkap tangan kasus penyuapan di tempat. Oh, boy!

Ramadhan Pohan

 Dimuat di Jurnal Nasional, Jumat 5 Oktober 2007

Junta

PEKAN terakhir ini, junta disebut di mana-mana. Apalagi jika bukan karena pemimpin junta militer Burma disorot dunia. Demo massa dipimpin langsung para rahib Budha negeri itu tengah melucuti kebiadaban rezim. Masyarakat berontak karena BBM melambung tinggi. Rahib yang selama lebih empat dekade terakhir memosisikan diri sebagai pendukung moral, kini ambil alih komando demo dari tangan mahasiswa dan aktivis demokrasi.

Junta adalah suatu kelompok kecil orang yang menguasai negeri, biasanya menyusul kudeta yang terjadi. Sebelum pemerintah legal dan definitif terbentuk, juntalah yang pegang semua kendali. Kata ‘junta‘ mulai muncul tahun 1615 dari bahasa Latin “junctus” juga bisa berarti Dewan-dipopulerkan tahun 1808 di Prancis terkait dewan bentukan untuk melawan Napoleon. Dewan ini bisa pula badan legislatif kecil, biasanya berlaku di Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Kamus Webster New Millennium mendefinisikannya sebagai suatu dewan pemerintahan atau komite, yang bergegas berkuasa pascarevolusi. Disebutkan juga junta dekat dengan pengertian suatu kelompok klik atau junto. American Heritage Dictionary langsung merujuknya sebagai sekelompok perwira militer yang menduduki kekuasaan dan segera menjalankan pemerintahan. Begitu pula Kamus Kernerman English Multilingual memaknai junta sekelompok serdadu yang melalui cara-cara kekerasan mengambil-alih administrasi negara, yang di Italia disebut giunta militare, bahasa Turki nya cunta, sedangkan Jerman, Norwegia, Polandia, Portugis, Rumania, Spanyol dan Swedia semua menyebutnya dalam kata sejenis: ‘junta’.

Seringkali memang ada kata ‘militer’ setelah kata junta, yang berarti adanya komite dipimpin tentara memegang pemerintahan. Pengertian ini sesungguhnya merujuk badan eksekutif yang memegang kekuasaan setelah terjadi kup militer di Amerika Latin abad ke-20.

Beberapa fenomena junta militer berlangsung di pelbagai belahan dunia. Di Nigeria tahun 1966 hingga 1979 dan kemudian terjadi lagi tahun 1983 hingga 1998. Begitu pula di Yunani tahun 1967 hingga 1974, Brasil tahun 1969, Cile tahun 1973, Nikaragua 1979 – 1985, El Salvador tahun 1979 – 1982.

Junta militer di Burma terjadi sejak 1990, ketika tentara mengabaikan hasil pemilu yang dimenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Kala itu junta dipegang oleh Jenderal Saw Maung dan kemudian dilanjutkan jenderal Than Shwe yang hingga kini berkuasa dengan tangan besi.

Tetapi, banyak orang menyebut junta militer di Burma sudah berlangsung 45 tahun, yakni ketika Jenderal Newin memimpin klik yang kala itu disebut Dewan Revolusi. Ne Win berkuasa sejak 2 Maret 1962 hingga 9 November 1981. Seusai Ne Win, jenderal dan kolonel yang bergiliran memegang estafet kepemimpinan yakni San Yu, Sein Lwin.

Fenomena abad 20, junta atau junta militer kerap merujuk pada Dunia Ketiga, terutama Amerika Latin, Afrika, dan beberapa negeri Asia.

Ketika junta melakukan kudeta dan segera mengambil-alih kekuasaan pemerintahan, demokrasi pun segera menemui ajalnya. Penangkapan lawan-lawan politik kerap terjadi, tanpa proses hukum normal. Tak ada kebebasan berbicara, pers dibungkam, berbeda pikiran dengan penguasa atau junta langsung berarti bui atau tempat pembuangan.

Para Indonesianis atau pengamat politik di negeri Barat dan literature-literatur yang terbit di Amerika dan Eropa dulu kerap memaknai era Soeharto sebagai junta. Pencopotan Soekarno dianggap tidak prosedural dan tak wajar. Lebih dari itu, cara-cara Soeharto mengendalikan pemerintahan dan menahkodai bangsa ini memang benar-benar fasis, totaliter, dan kejam. Korbannya nyaris tak terhitung, kerugian moral, demokrasi dan sejarah bangsa ini pun hampir tak terperikan.

Apakah militer berarti anti-demokrasi? Itu tak ada relevansinya. SBY berlatar belakang militer karier, namun pemikiran dan kiprahnya sejalan dengan demokrasi. Ketika sejarah pilpres pertama dilakukan RI, nama SBY terukir memenangkannya. Selama pemerintahannya, demokrasi benar-benar dijaga dan ditegakkan, bahkan jauh melampaui para pemimpin yang berlatarbelakang sipil.

Ramadhan Pohan

Dimuat di Jurnal Nasional, Selasa 2 Oktober 2007 

 

Kader

Entah kenapa setiap tanggal 28 Oktober, sejak era Orde Baru sampai zaman pasca reformasi sekarang istilah kader kerap disebut. Semua tahu itu Hari Pemuda. Seolah kader terkait langsung dengan pemuda, orang-orang muda belaka. Istilah dan penempatan kata kader pun menjadi formalistik dan serba berbau upacara. Belum lagi penggunaan katanya gencar lewat pidato atau statemen ketua ormas, orpol, parpol, hingga para pejabat pemerintahan dan menteri.

Belakangan, para politisi formal, pengamat yang umumnya di bawah lima puluh tahun, bahkan mengaitkan kader dengan kerinduan hadirnya para pemimpin muda di Republik ini. Seperti biasa, ledekan, apriori dan sinisme juga muncul bahwa kaum muda tersebut sedang merengek-rengek minta jatah kekuasaan. Berharap di-emong, dielus-elus, dan digosok-gosok supaya terdepan bersama kaum tua mengendalikan negeri ini. Sedangkan mereka yang bersepakat dalam langgam itu, bersorak-sorai supaya kader muda harus tampil memimpin bangsa. Menjadi motor perubahan tanah air.

Mau serba instant? Beberapa kalangan ngedumel, mbok ya kalau mau berkuasa dan memimpin bangsa, ikut pemilu dulu lah. Kalau nggak mau jadi orang parpol, ya bersedia berkolaborasi dan bersinergi dengan parpol lah. Rebut kekuasaan lewat cara-cara demokratis, pemilu, pilkada dan ajang-ajang pertarungan politik terbuka lainnya. Hanya di situ jalur satu-satunya kalau mau jadi Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu, tua dan muda, kader pemimpin atau bukan, menjadi tak penting.

Dalam sistem politik kita yang sangat terbuka sekarang, siapa saja boleh ambil bagian. Diberikan ruang berkompetisi seluas-luasnya. Dibukakan jalur selebar-lebarnya. Mau partai apa, monggo. Mau visi politik edan dan ngawur pun, silahkan. Toh, pada akhirnya rakyat sendiri yang menilai. Para pemilih (voters) yang menentukan pemimpin macam mana yang disukai dan diinginkan memimpin negeri ini. Gak bisa dipaksa-paksa, rek.

Tapi jika kaum muda, tentunya juga berlaku bagi kaum apa saja, belum apa-apa sudah sinis dan alergi dengan parpol, ya repot bin berat. Alasan bahwa parpol sekarang tidak bermutu, parpol ini terlalu X dan parpol itu terlalu Y dan pelbagai keluh-kesah lain, jelas tak berdasar. Siapapun dan kelompok atau kalangan mana pun sekarang bisa membuat partai yang kepolitikan, orientasi, cita-cita, doktrin hingga tetek bengeknya suka-suka. No problem. Silahkan berhimpun semaunya dan mendaftarkan administrasinya ke instansi atau badan terkait. Beres perkara.

Itu lebih elegan dibandingkan marah-marah, ngamuk,, bersungut-sungut, gerutu sana-sini. Tapi jika pun Anda memang memilih untuk berboros perasaan apalagi berboros energi, yakni memilih untuk terus sewot sendiri, ini pun tak masalah. Suka-suka saja, bos!

Kritikan di atas masih lebih berbudaya dan cerdas dibandingkan sinisme bahwa kelompok anak muda yang ingin republik dipimpin anak muda, itu sebenarnya kemaruk kekuasaan. Gila kuasa, tapi maunya serba mudah, enak-enakan alias sambil tiduran pun bisa. Kalau yang begitu, namanya sudah sarkasme. Tak baik.

Tapi, sinisme dan kritikan tersebut muncul bukan oleh pemimpin negeri, pejabat atau petinggi. Melainkan oleh kalangan oposisi pemerintah, parpol, aktivis sendiri. Kritis karena tak diajak, tak setuju, tak tertarik arus atau soal-soal lain, entah lah.

Inilah menariknya Indonesia era sekarang, serba sangat tidak monolitik. Kalau dulu segalanya monolitik, entah lewat titah rezim Soeharto atau lingkaran penguasa Orba di Golkar atau ABRI. Titah turun disambut petinggi dan pejabat di bawahnya, turun ke bawah lagi, terus demikian hingga tembus dan berputar-putar di lingkaran massa.

Kita mensyukuri era sekarang. Zaman yang begitu serba terbuka. Kompetisi yang transparan dan fair, memungkinkan siapapun tampil. Siapa mau, silahkan maju. Kalau dulu, yang mau dan siap berkeringat dan berjuang susah-payah, hampir pasti sia-sia. Diganjal di tengah jalan, lewat sistem politik tertutup.

Ramadhan Pohan

Dimuat di Jurnal Nasioanal, Jumat 16 November 2007