BANGGA RI

HARI ini sudah enam puluh dua tahun RI merdeka. Dari segi usia, sesungguhnya tak muda lagi. Istilahnya, bangsa ini sudah cukup umur untuk meraih segala yang diinginkan. Jika ada yang belum mantap, kinilah saatnya berbenah untuk RI yang lebih baik di masa depan. Indonesia haruslah kuat dan mantap dari semua lini, politik, keamanan, ideologi, sosial, budaya dan ekonomi.

Tak ada alasan krisis nasionalisme. Ada banyak sisi terang, optimisme dan kecerahan Tanah Air di sekitar kita. Dalam pemberantasan korupsi, kita juga sudah melangkah jauh di depan. Bandingkan dengan era-era dulu, di mana korupsi seolah jadi tradisi dan pelakunya bebas lenggang-kangkung. Kini jangankan mantan petinggi, para pejabat dan orang ternama sama-sama riskan masuk bui atau istilahnya di KPK-kan. Tak ada tebang pilih. Siapa bersalah dan terbukti terlibat, KPK sudah menyiapkan hotel prodeo nya.

Pelbagai prestasi dan kebanggaan nasional tersebar di mana-mana. Secara seni, budaya dan ilmu pengetahuan, pelbagai medali emas Olimpiade sudah diraih para putra-putri bangsa. Tengok saja ke gedung Pentas Prestasi di Dufan Ancol, Jakarta yang menyimpan dan mendata semua prestasi pelajar Indonesia di pelbagai level dunia.

Puncak kebanggaan nasional kita yang faktanya mendapat pengakuan dan penghargaan dari seluruh dunia tak lain pilpres langsung 2004. Dilihat dari sisi mana pun, historis. Bahkan untuk level internasional, inilah pilpres pertama dunia yang diikuti jumlah pemilih terbesar dan berlangsung aman tanpa sebutir peluru terbang dan nyawa melayang.

Sekali lagi, Indonesia sudah mencapai puncak demokrasinya, yakni memilih langsung presiden dan wapres dan terselenggara secara aman dan lancar. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah hampir dua setengah abad berdiri tapi sampai sekarang belum berani pilpres langsung. Untuk memilih presiden, Negeri Paman Sam masih harus lewat Electoral College.

Sebelum pilpres 2004, Indonesia masih setara Amerika dan masih memercayakan sepenuhnya MPR memilih dan menentukan pemimpin tertinggi alias RI-1. Logikanya sederhana saja: Mosok untuk memilih pemimpin bangsa sendiri harus lewat perantara, perwakilan, yang kasarnya malah seperti broker atau makelar. Padahal kontrak politik haruslah langsung antara rakyat dan pemimpin. Jika bagus dan belum melampaui dua periode maksimum yang dibolehkan, silahkan pilih lagi incumbent kandidat alias Sang Presiden Bertahan. Jika dianggap buruk, ya sudah, stop, jangan pilih lagi. Nah, untuk itu, para elite politik dan seluruh elemen bangsa harus percaya kecerdasan, integritas dan daya nalar rakyat. Hari gini masih tak percaya rakyat?

MPR sekarang bukan super body, bukan pula lembaga tertinggi negara lagi. Melainkan cukup Lembaga Negara. Ini karena kita sudah berani mengoreksi bahwa kedaulatan rakyat Indonesia tak perlu mahluk jelmaan lagi. Dulu kita sering dengar, MPR sebagai penjelmaan…

Kembali ke Amrik, biarlah AS menstabilkan sistem politik dan demokrasinya sendiri. Untuk demokrasi, kita sudah mantap dalam posisi point of no return. Jika Amrik masih sibuk dan belum selesai dalam urusan etnis atau warna kulit dan jenis kelamin, Indonesia sudah tak masalah dipimpin etnis Jawa atau luar-Jawa, mau presidennya lelaki atau perempuan. Harus diingat terus, Indonesia sudah terbukti melampaui masa-masa transisi tersebut yang justru tengah dicoba Amrik.

WNI yang bepergian ke luar negeri kini harus lebih yakin dengan paspor Garuda dan jangan pernah minder berhadapan dengan bangsa lain. Tunjukkan pada khalayak internasional sisi terang bangsa, di samping mencitrakan Indonesia negeri yang bertata-krama, beradab, cerdas dan ramah-tamah.

Ramadhan Pohan

Dimuat di Jurnal Nasional, Jumat 7 Agustus 2007