DPR

Al Amin Nasution namanya. Orang yang dipercaya menjadi wakil rakyat. Pembela aspirasi dan kepentingan rakyat. Tapi Al Amin yang anggota DPR, petinggi PPP, pekan lalu ditangkap KPK atas dugaan suap dan korupsi senilai Rp 1,7 miliar. Dia wakil rakyat diringkus di hotel Ritz Carlton bersama beberapa orang lainnya, termasuk dua perempuan yang bukan muhrimnya. Diungkapkan KPK, penangkapan terkait kasus pengalihan status hutan lindung menjadi hutan tanaman industri di Pulau Bintan.

Banyak teori bermunculan. Ibunya Amin percaya anaknya tidak bersalah dan karena itu harus dibebaskan. Para politisi PPP ramai-ramai membela dengan dalih dan argumentasi macam-macam, tapi tak mau lihat versi KPK. Para politisi Senayan sebagian tiarap, tutup mulut, sebagian lagi sibuk klaim ketakterlibatan anggota fraksinya di komisi tersebut. Padahal tak sedikit yang mencurigai Amin tak bekerja bukan sendirian. Konteks kasusnya lekat dengan komisi maupun panja di DPR.

Teori lain bilang kasus Amin penegasan DPR sebagai matarantai praktik korupsi di Indonesia. Ia boleh jadi fenomena gunung es, yang melibatkan banyak yang lain di atas, tengah dan bawah. Ia bukan pucuk sendirian. Kasus Amin juga konfirmasikan kecurigaan sebagian kalangan terhadap anggota Dewan, betapa aksi tipu-tipu, lobi hitam dan upeti—meminjam Bento nya Iwan Fals– mereka jagonya. Survey sebelumnya juga menempatkan parpol dan legislative termasuk lembaga terkorup di Tanah Air.

Belum lama Gayus Lumbuun dari Badan Kehormatan DPR tipis telinga gara-gara lagu “gossip jalanan” SLANK mengonfirmasi kedigjayaan Mafia Senayan. DPR sempat pula mengancam menuntut SLANK karena dianggap lagunya mencemarkan kesucian lembaga DPR. Politisi PDIP tadi lupa nyanyian SLANK sesungguhnya wakili aspirasi kaum muda se-Indonesia, termasuk anak-anak muda yang dibina Moncong Putih. Maka ketika Al Amin ditangkap dan jadi pecundang, orang makin yakini Gossip Jalanan.

Kenapa politisi kita begitu rentan dalam soal uang? Kenapa lembaga terhormat DPR yang dipercaya rakyat membawa negeri ini bakal keluar dari krisis dan menebar optimisme bangsa, lancung? Satu dekade reformasi nyatanya belum cukup sirnakan praktik kebusukan politik era Orde Baru dulu.

Jika era Orba, DPR tukang stempel, penggembira rezim dan dapat duit karenanya, sepuluh tahun berlalu, masih UUD. Bedanya sekarang kendali langsung dipegang para anggota Dewan sendiri. Tidak ada urusan di republik ini yang tidak lewat tangan, campur tangan dan kendali DPR. Ia seolah menjadi superbody sendirian. Dalam kasus Gubernur BI lalu, bahkan DPR bisa seenaknya menampik dua calon disodorkan Presiden tanpa memberikan penjelasan penolakan. Bahkan jauh hari sebelum fit and propert test digelar, DPR sudah menolak duluan.

Moralitas dan etika politik di Tanah Air tampaknya masih jauh dari harapan ideal rakyat. Seperti sudah fenomena pula, jika ada politisi terindikasi korup atau maling maka para politisi lain rame-rame membela dan memproteksi. Sehingga politisi atau pejabat yang sudah tertangkap tangan pun masih berani mengklaim tidak bersalah. Masih dibela korps, kelompok dan jaringannya. Jika di negara maju, aib korupsi, kriminal maupun asusila sudah cukup membuat politisi mundur dari jabatan publik, di Indonesia sebaliknya yang terjadi. Para politisi busuk masih menganggap diri innocent. Para pembelanya juga yakini itu. Jika ini dibiarkan, bukankah hanya akan suburkan pesimisme rakyat dan rusak harapan terbaik Bangsa?

Banyak kelakuan anggota Dewan atau keganjilan DPR terjadi, tanpa ada koreksi. Tanpa ada lembaga yang menjadi pengimbang, penyeimbang yang mestinya dapat dijalankan DPD. Dari mana kita mulai perbaikan ini?

Ramadhan Pohan

Dimuat di jurnal Nasional, Selasa 15 Maret 2008