Integritas

PILKADA hanya bikin wartawan dan artis kaya. Selebihnya, ilusi dan kesia-siaan. Demikian kata seorang rekan padaku, pada sebuah Sabtu sore yang basah.
Ibu Kota provinsi itu baru saja selesai menyelenggarakan Pilkada Gubernur. Maka bertuturlah ia tentang para awak nyamuk pers yang ramai-ramai menjadi tim sukses pada satu atau lebih kandidat. Tentu bukan sekadar akses, fasilitas data dan informasi. Tapi, dengan segala macam jenis uang: uang tetap, uang harian, uang rokok, uang lelah, uang pulsa, uang makan. Ada uang, ada berita. Tak ada uang, kandidat celaka. Sudah separah inikah ekses yang ditimbulkan pilkada, sesuatu yang dulunya diniatkan sebagai penguatan dan implementasi demokrasi?
Wartawan kok jadi seperti artis, sekadar penggembira-bayaran. Artis menyanyi sesemangat mungkin, kadang-kadang merayu-rayu para penonton yang notabene para pemilih pilkada. Nyanyi untuk dukung kandidat, dengan bayaran mahal, rela korbankan pride dan integrity demi uang yang dijanjikan, sekalipun oleh kandidat berjejak rekam buruk.
Jelang pilkada, “wartawan” kaya. Di tengah pilkada, juga kaya. Usai pilkada, “wartawan” makin kaya dan berharta. Kolega tadi bilang, itulah realitas yang sesungguhnya sudah tak patut lagi ditangisi. Barangkali karena sudah jamak. Frustrasi. Mungkin karena tak satu pun instansi, lembaga negara atau masyarakat kita peduli terhadap coreng-moreng pilkada melibatkan insan pers itu. Pembiaran di sana-sini. Tak ada siapa, entah tokoh, begawan, entah guru atau siapa pun yang berpengaruh di masyarakat politik itu berteriak: Kesalahan telah berulangkali terjadi.
Rekan saya tidak mempersoalkan kawan-kawannya yang sudah berubah gaya hidup. Tentang barang-barang baru mendadak ada walaupun besaran gaji dari kantor media itu tetap tanpa kenaikan. Ia hanya masygul, uang telah runtuhkan moral dan profesionalisme, juga nama baik institusi. Diingatkannya saya tentang mata rantai kongkalikong yang sebenarnya terjadi. Mereka melakukannya pada satu atau lebih tim sukses kandidat.
Seorang rekan lain, seorang dosen, bilang sesungguhnya semua itu merupakan penipuan. Publik dibohongi informasi jujur tentang kandidat. Masyarakat pembaca, pemirsa, pendengar seolah-olah disuruh memamah informasi keliru dan palsu dari berita yang diproduksi para wartawan bodreks atau wartawan-mafia tadi. Perusahaan media juga dirugikan karena membayar gaji para karyawannya yang sesungguhnya khianat pada profesi dan reputasi perusahaan itu sendiri.
Apakah media dan wartawan lantas harus steril dari politik? Di Amerika Serikat, negeri yang sering dikiblati para aktivis pers dan demokrasi Indonesia, terang-terangan mempertontonkan tradisi yang, bagi sebagian orang pasti mengejutkan. Setiap jelang Pilpres AS, dua surat kabar terpenting Negeri Paman Sam, The Washington Post dan The New York Times, pasti memberikan endorsement atau dukungan formal pada kandidat yang dijagokan. Dua pilpres terakhir di sana, ketika saya masih bertugas di Washingotn DC, sepertinya itu sudah jamak. Pada tajuk kedua koran tersebut disebutkan alasan-alasan pendukungan yang otomatis juga menggambarkan kehebatan dan kekuatan kandidat yang didukung koran-koran tersebut.
Bagaimana dalam pemberitaannya? Jelas-jelas Al Gore pada Pilpres 2000 dan John Kerry pada Pilpres 2004 didukung dan mendapat peliputan kampanye yang semarak dan siapa pun pemamah beritanya, pasti meyakini kehebatan kedua kandidat tersebut. Bahwa kedua kandidat tersebut tetap tumbang, dan pemenangnya malah Maniak Perang seperti George Walker Bush, itu soal lain lagi. Oplah koran dan persepsi publik terhadap kedua surat kabar penting AS itu tidak berubah anjlok. Stabil dan bahkan naik, tentu karena faktor di luar Pilpres. Koran The Washington Times, yang secara formal mendukung Bush pada dua pilpres tadi, pun tidak serta-merta naik tiras dan popularitasnya.
Pilpres atau pemilihan gubernur, wali kota di AS, media di sana terang-terangan tidak independen. Tapi, yang pasti mereka tegas pada integritas: Di sana tak ada bodreks dan wartawan mafia ala pilkada Indonesia tadi.

Ramadhan Pohan

Dimuat di Jurnal Nasional, Jumat 25 April 2008