MENPORA Adhyaksa Dault masygul anak muda zaman sekarang lebih tertarik politik dibandingkan kewirausahaan. Ada 70 persen kaum muda terjun ke dunia politik, sisanya hanya 30 persen terlibat di bidang wirausaha.
Padahal untuk kebutuhan pemenuhan lapangan kerja, wirausaha lebih diandalkan. Para penganggur dapat ditampung. Produktifitas negeri ini bisa dipacu.
Bandingkan dengan politik, misalnya menjadi fungsionaris parpol dan ormas, yang tak beri efek mengikis pengangguran. Merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak, memberi pencerahan kehidupan, motivator dan penggerak optimisme masyarakat juga tidak. Lalu apa yang bisa diharap? Kita tidak bicara satu-dua kasus. Tapi kecondongan nasional dari pusat hingga daerah, anak-anak muda terjun politik tanpa modal pengalaman apa pun di lapangan kehidupan lain. Tanpa modal ekonomi dan pendidikan yang jelas. Alih-alih memberi solusi bagi bangsa atau orang-orang lain, justru kehidupan para pemuda itu menjadi tanggungan parpol, ormas atau orang lain. Alih-alih mencerdaskan orang lain, mengintelekkan diri sendiri susah, karena keterbatasan pendidikan yang ada. Tak usah jauh-jauh. Kebanyakan para aktivis dan fungsionaris parpol biasanya hanya tamat SMP, SMA. Padahal masyarakat luas yang harus digerakkannya adalah para sarjana, lulusan perguruan tinggi bahkan S-2 dan S-3. Di situ ada ketimpangan. Paradoks. Ironi. Ada semacam kebingungan, kekacauan berpikir. Salah kaprah.
Kalau sudah demikian, siapa yang salah? Sebagian pengamat cepat menunjuk sistem. Sebagian politisi malah mengambinghitamkan orang-orang lain atau politisi lawan. Sudah tabiat politisi di negeri ini, susah mawas diri. Ada juga menyalahkan negara yang dituding tidak membuka peluang luas bagi para muda mendapatkan bekal pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang menyalahkan swasta, pengusaha nasional dan konglomerat juga ada. Kelompok bisnis dianggap tamak, rakus dan fokus hanya untuk keuntungan dan kekayaan sendiri tanpa kepedulian apa pun pada orang-orang lain, masyarakat apalagi negara.
Persoalan tinggal persoalan. Diskusi melebar tanpa solusi. Padahal ada permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam tataran praksis, lapangan kreatifitas, balai-balai pelatihan kerja masih minim, sempit dan sangat terbatas. Jadi, begitu usai sekolah menengah, pilihannya hanya masuk ormas dan papol. Nah, kondisi ini yang harus dicermati dan dicarikan jalan keluarnya.
Tapi, kenapa politik menjadi primadona? Ada beberapa faktor yang melatarinya. Pertama, sekarang memang era reformasi, dunia dan kehidupan politik terbuka luas untuk dimasuki siapa saja yang berminat. Tak ada lagi ketakutan berpolitik, tak ada pula intel yang mematai-matai Anda atau kemudian adanya panggilan dari aparat untuk menginterogasi dan kemudian menahan Anda. Zaman Soeharto dulu, berpolitik, lebih-lebih berbeda pendapat dengan rezim, itu sama dengan siap diintimidasi. Idem ditto dengan terampasnya HAM, hak bekerja dan hak hidup aman tenteram dari tekanan siapa pun. Jika masih ‘bandel’ dan masih juga berceloteh tentang HAM dan demokrasi maka bui adalah jawabannya. Itu zaman Orba, sekarang kita masuki Indonesia Baru.
Kedua, politik lebih mengandalkan massa. Siapa pun yang mempunyai massa pengikut bakal mendapat tempat bagus dalam politik. Pimpinannya mempunyai posisi tawar yang bagus dalam menegosiasikan apa saja dengan pihak-pihak lain. Karena itu, politik ibarat bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan banyak keringat dan tenaga. Di sini yang bermain adalah image, sebut saja cara-cara manipulatif. Seolah-olah ditopang sedemikian besar massa pendukung. Dalam pemilu dan pilkada, pimpinan ormas tadi tinggal minta anggaran dengan imbalan dukungan. Banyak yang terkecoh. Benar lokomotif bergerak cepat, tapi semua gerbongnya masih tertahan di belakang, tersendat-sendat. Kalau ini yang terjadi ya percuma. Titah dan keinginan pimpinan ormas seolah-olah diikuti sepenuhnya oleh para pengikut, kini jarang yang jalan. Sebelum pemilihan, para pimpinan ormas dan tokoh janji ini-itu dan klaim ini-itu. Begitu pemilihan usai, jumlah suara yang diharapkan malah anjlok tidak karu-karuan, pimpinan ormas atau “gerakan” tidak mau tahu.
Ramadhan Pohan
Dimuat di Jurnal Nasional, Selasa 2 September 2008
0 Responses to “O, Politik”