Dikotomi

SEBAGIAN masyarakat kita suka bikin dikotomi. Ini sudah berlangsung sejak era Soeharto dulu, yakni ketika soal sipil-militer suka “dipertentangkan” di media.
Para pemimpin yang baik hanya dipastikan dari militer, sedangkan sipil tidak. Orang dilihat dari latar belakangnya belaka. Soal kemampuan, kapasitas, intelektualitas, integritas malah hilang dari diskursus.

Tetapi era reformasi sekarang, semangat dikotomi masih terasa. Asal-muasal dan latar orang dilihat dari TNI dan non-TNI, nasionalis vs agama. Padahal era keterbukaan pasca lengsernya Soeharto 1998, pengertian dan faktor penegas dikotomi tadi kini sudah samar-samar. Dulu mereka yang berlatar militer kerap ditengarai dengan embel-embel “sadis”, tanpa kompromi, “perang”, “senjata api”, “fasis”. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Permulaan era mula reformasi dulu, kita ingat bagaimana tingginya komitmen demokratisasi para jenderal seperti SBY, Agus Wijoyo, Agus WK. Mereka piawai dalam argumentasi dan telaah teoritis soal reformasi TNI dan perubahan masyarakat.

Buku-buku bacaan dan referensi SBY tak kalah banyak dengan yang dipunyai beberapa dosen ilmu politik UI yang saya kenal. Pendidikan SBY, Agus Wijoyo dan beberapa perwira lainnya (dulu) sangat beragam. Tindak tanduk, pemikiran dan sikap kedua tokoh ini kerap lebih “sipil” dan demokratis dibandingkan mereka yang berlatar sipil. Bahkan, kalau mau jujur, “derajat dan rating” komitmen dan cita rasa demokrasi kedua jenderal tadi jauh di atas beberapa pemimpin darri pelbagai parpol di Tanah Air sendiri. Kerapnya kritik pengamat dilontarkan pada kuatnya feodalisme, paternalisme beberapa parpol, menegaskan fenomena tadi.

Tidak perlu berpusing-pusing soal kucing hitam atau kucing putih, yang penting ia bisa menangkap tikus. Pemimpin Tiongkok Deng Xiao Ping dulu buru-buru tegaskan itu sebelum didahului perdebatan yang tak konstruktif orang-orang lain. Kita masih bisa menambahkannya dengan soal jantan atau betina. Kucing yang matanya bolnang atau lebih sipit. Jika dicari masih banyak hal pembeda lain yang bisa dipanjangkan di sini. Tak susah mencari perbedaan, lebih-lebih jika kita bicara mengenai suatu bangsa, masyarakat, negeri atau nasional. Wong, saudara kandung dan saudara kembar aja pasti berbeda kok.

Orang mungkin menyebut pemikiran ini sebagai pragmatisme. Tak apa. Sebab jika kebanyakan rebut dan silang-sengkarut untuk soal remeh-temeh dan artifisial, substansi dan esensi malah terabaikan. Saking sibuknya orang membahas soal nasionalis vs Islam, sipil-militer, belum lagi primordialisme seperti Jawa vs Non Jawa, lelaki vs perempuan maka soal kemampuan dan kepemimpinan terabaikan. Soal-soal kemaslahatan umat, kepentingan masyarakat, kepentingan nasional atau keutamaan menjaga dan membela harkat hidup orang banyak malah terpinggirkan. Itu hanya gara-gara soal latar pekerjaan, latar domisili, ras maupun jenis kelamin. Padahal Sang Pencipta sendiri menjadikan kita sama di depanNYA.

Tetapi, itulah politik. Kekuasaan adalah barang langka. Kompetisi ketat jadi tak terhindarkan demi mendapatkannya. Namun, saking bersemangatnya mau merengkuh kekuasaan, bagi sebagaian orang, apa saja faktor menguntungkan, dikedepankan. Yang tak terkait kepentingannya, diabaikan atau malah dinihilkan. Maka manipulasi, tipu-tipu, politisasi hal-hal semu terbuka untuk dimain-mainkan.

Ramadhan Pohan

Dimuat di Jurnal Nasional, Selasa 14 Oktober 2008